RAKYATMALUKUNEWS.CO.ID — PIRU — Kelangkaan minyak tanah yang berkepanjangan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), memaksa warga Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, tepaksa menyeberang ke Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menggunakan speedboat demi mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten SBB, M. Fahrul Kaisuku, mengungkapkan kesulitan memperoleh minyak tanah telah berlangsung selama berbulan-bulan dan turut dirasakan warga di Kota Piru
“Ini tentu memberatkan masyarakat. Minyak tanah merupakan kebutuhan rumah tangga, sehingga ketersediaannya harus benar-benar diperhatikan,” kata Kaisuku kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).
Ia menilai kelangkaan tersebut perlu segera ditelusuri karena kuota penyaluran minyak tanah disebut telah dikembalikan ke jumlah semula, tetapi masyarakat masih kesulitan memperoleh pasokan.
“Kalau kuota sudah dikembalikan seperti semula dan tidak ada lagi pengurangan, lalu mengapa minyak tanah masih langka di masyarakat?” ujarnya.
Kaisuku menduga persoalan tersebut berkaitan dengan rantai distribusi, mulai dari pasokan ke agen hingga penyaluran dari agen ke pangkalan, sehingga meminta pemerintah dan Pertamina melakukan penelusuran menyeluruh.
“Ada apa dengan agen dan Pertamina? Kami meminta persoalan ini ditelusuri secara serius agar masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan minyak tanah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pertemuan koordinasi DPRD SBB dan Pertamina di kantor DPRD di Kairatu beberapa bulan lalu, ketika Pertamina disebut menyampaikan bahwa sekitar 70 persen penyaluran minyak tanah telah dilakukan melalui agen.
Menurut Kaisuku, informasi tersebut perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian penyaluran dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“Jangan sampai masyarakat terus kesulitan sementara pasokan disebut sudah disalurkan. Harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengetahui di mana letak persoalannya,” paparnya.
Kaisuku mendesak Pemerintah Kabupaten SBB memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait serta meningkatkan pengawasan terhadap agen dan pangkalan agar distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jika memang ditemukan agen yang melanggar ketentuan, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Jangan biarkan masyarakat terus menanggung dampak kelangkaan minyak tanah,” tandasnya. (RIO)








Tidak ada Respon