Walikota Ambon: Isu Publik Harus Cepat Dijawab

adminrm

RAKYATMALUKUNEWS.COM — AMBON — Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pemerintah harus cepat merespons isu yang berkembang di masyarakat melalui klarifikasi dan penyampaian informasi yang akurat. Keterlambatan memberikan penjelasan, menurutnya, dapat memicu spekulasi dan menggerus kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan Walikota saat menjadi narasumber dalam diskusi panel yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Maluku pada rangkaian Konferensi Wilayah (Konferwil) III AMSI Maluku di Ballroom Zest Hotel, Ambon, Selasa (20/10/2026).

Walikota mengatakan, respons cepat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak membangun persepsi berdasarkan informasi yang belum jelas. Klarifikasi juga penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah di tengah berbagai persoalan yang berkembang.

“Dalam situasi saat ini, kecepatan merespons isu publik menjadi hal yang sangat penting. Ketika pemerintah terlambat memberikan penjelasan, ruang tersebut dapat memunculkan spekulasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat,” kata Walikota.

Salah satu persoalan yang disinggungnya ialah informasi mengenai seorang istri aparatur sipil negara (ASN) yang disebut mendatangi sejumlah sekolah untuk menawarkan peluang kenaikan pangkat kepada guru. Walikota menegaskan, tindakan individu di luar mekanisme resmi tidak serta-merta mencerminkan kebijakan Pemerintah Kota Ambon.

“Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah? Tentu tidak. Jika tindakan itu dilakukan oleh individu di luar mekanisme resmi pemerintahan, maka perbuatan tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kota Ambon,” tegasnya.

Ia menjelaskan, informasi semacam itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa proses pengusulan kenaikan pangkat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon melibatkan praktik percaloan atau mafia jabatan.

Menurut Walikota, penjelasan pemerintah diperlukan untuk membedakan proses administrasi kepegawaian yang berjalan sesuai ketentuan dari dugaan tindakan individu di luar mekanisme resmi.

“Padahal, apabila proses tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, praktik-praktik ilegal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Karena itu, pemerintah harus memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak dalam disinformasi,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Walikota juga menanggapi anggapan bahwa dirinya merupakan kepala daerah yang antikritik. Ia menilai keterbukaan pemerintah dalam menanggapi kritik harus dilihat dari kesediaan memberikan jawaban dan penjelasan atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, kritik tidak semestinya dihindari. Pemerintah justru perlu meresponsnya secara rasional, termasuk dengan menjelaskan kebijakan maupun persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada kritik yang disampaikan masyarakat, pemerintah perlu menjawabnya dengan baik, termasuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan maupun persoalan yang sedang berkembang,” tandasnya.

Bodewin menegaskan, penyampaian informasi yang cepat dan akurat merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat menjalankan pembangunan di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan.

Diskusi panel itu mengangkat tema “Energi untuk Maluku: BBM, LPG, dan Masa Depan LNG Blok Masela”. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferwil III AMSI Maluku Tahun 2026, yang juga menjadi agenda pemilihan Ketua AMSI Wilayah Maluku untuk periode berikutnya. (RIO)

Pos Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *