Pemprov Maluku Proses Hukum SK Palsu Catut Nama Gubernur

adminrm

RAKYATMALUKU.NEWS — AMBON — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bakal memproses hukum dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS Golongan IVb di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang mencatut nama dan tanda tangan elektronik Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, menegaskan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Di mana, dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian tersebut harus ditangani secara cermat dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dokumen tersebut bukan produk resmi Pemprov Maluku. Sehingga, dugaan pemalsuan ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kasrul, dalam klarifikasinya menyusul maraknya pemberitaan di media massa dan media sosial terkait dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat tersebut, Jumat (16/10/2026).

Pemprov Maluku juga telah berkoordinasi dengan Pemkot Ambon dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat tersebut, serta memastikan penanganan persoalan ini akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

“Pemprov Maluku telah berkoordinasi dengan Pemkot Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum guna memastikan dugaan pelanggaran tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku,” terang Kasrul.

Kasrul berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap penipuan dan pemalsuan dokumen kepegawaian.

“Melalui klarifikasi ini, masyarakat dan seluruh ASN diharapkan memperoleh informasi yang benar serta lebih waspada terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian di lingkungan pemerintahan,” harapnya.

Kasrul menjelaskan, penerbitan SK kenaikan pangkat PNS Golongan IVa dan IVb harus melalui prosedur administrasi resmi menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses tersebut melibatkan verifikasi berjenjang oleh BKPSDM kabupaten/kota, BKD Provinsi Maluku, hingga BKN Regional IV Makassar. Setelah persyaratan terpenuhi, BKN menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) sebagai dasar penandatanganan SK secara elektronik oleh gubernur.

“SK digital yang sah selanjutnya tersimpan dalam akun MyASN milik PNS bersangkutan. ASN dapat memeriksa keabsahan dokumen melalui aplikasi tersebut atau mengonfirmasikannya langsung kepada BKD,” jelas Kasrul.

Kasrul menambahkan, pengurusan dokumen kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, tidak dipungut biaya. Karena itu, ASN diminta menggunakan jalur administrasi resmi dan tidak tergiur tawaran pihak yang menjanjikan kemudahan pengurusan dengan imbalan uang.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjaga integritas birokrasi, memperkuat tertib administrasi kepegawaian, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (RIO)

Pos Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *