RAKYATMALUKUNEWS.COM — AMBON — Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pemeriksaan saksi terhadap anak Direktur Utama (Dirut) PT Bipolo Gidin inisial RHB, dan Direktur CV Crisindo Multi Perdana inisial HJM.
Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) pada PT Bipolo Gidin tahun anggaran 2016-2020, Selasa (20/10/2026).
“Untuk perkembangan kasus PT Bipolo Gidin, ada dua saksi yang diperiksa hari ini, yakni RHB selaku anak Direktur Utama PT Bipolo Gidin dan HJM selaku Direktur CV Crisindo Multi Perdana,” kata Plh. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Adjit Latuconsina, kepada media ini.
Dijelaskan, dalam pemeriksaan yang berlangsung secara terpisah selama dua jam, sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIT, saksi RHB dicecar puluhan pertanyaan oleh jaksa penyidik untuk mendalami pengetahuannya mengenai aktivitas dan pengelolaan PT Bipolo Gidin selama periode anggaran 2016-2020, termasuk peran saksi serta hal-hal yang diketahuinya terkait pengelolaan anggaran perusahaan daerah tersebut.
“Penyidik mendalami keterangan saksi RHB terkait aktivitas dan pengelolaan PT Bipolo Gidin selama periode 2016-2020, termasuk sejauh mana pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” jelas Adjit.
Sementara itu, saksi HJM dimintai keterangan mengenai aktivitas CV Crisindo Multi Perdana yang dipimpinnya, termasuk dokumen administrasi perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang relevan dengan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Perusda Bursel pada PT Bipolo Gidin.
“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait aktivitas usaha CV Crisindo Multi Perdana, termasuk dokumen dan hal-hal yang dinilai relevan untuk mengungkap perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Bipolo Gidin,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyidikan ini juga untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.
“Kalau semua keterangan saksi-saksi dan bukti sudah lengkap, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengekspose tersangkanya. Dan secepatnya akan kami lakukan agar kasus ini bisa segara disidangkan di pengadilan,” pungkasnya.
Diketahui, PT. Bipolo Gidin merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bursel untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang dioperasionalkan yakni KMP. Tanjung Kabat (2013) dan KMP. Lory Amar (2019).
Untuk Kapal KMP. Tanjung Kabat melayari rute Ambon – Ambalau – Wamsisi – Namrole – Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau (PP).
Dalam operasionalnya, PT. Bipolo Gidin mendapatkan sumber dana dari dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016.260.450, Penyertaan Modal Pemda Bursel sebesar Rp4 miliar, dan Pinjaman Perbankan Rp1.500.000.000, hingga total yang didapatkan sebesar Rp 41.516.260.450.
Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap pejabat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bursel, Pejabat dari BPTD Maluku, Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta Direksi dan Manajemen PT. Bipolo Gidin, total 20 orang, tim penyelidik menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada PT. Bipolo Gidin.
Di mana, tim penyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan/atau penyertaan modal dan/atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin. (RIO)








Tidak ada Respon