RAKYATMALUKU.NEWS — AMBON — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengingatkan seluruh raja dan kepala pemerintahan negeri adat yang tergabung dalam Latupati agar aktif memfasilitasi penyelesaian persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah demi menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut Gubernur, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” pesan Gubernur, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku, yang digelar di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur juga meminta para pemimpin adat memperkuat peran dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan persoalan adat, serta mendukung pembangunan daerah.
Sebagai Upulatu Maluku, ia mengingatkan para raja dan kepala pemerintahan negeri adat agar senantiasa dekat dengan masyarakat, memahami kesulitan warga, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam kehidupan negeri.
Menurut Gubernur, kehormatan seorang raja tidak hanya ditentukan oleh gelar dan kedudukan adat, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, ia mengajak Latupati mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Dalam agenda pembangunan, Gubernur mengajak para pemimpin adat mendukung sejumlah program strategis Maluku, termasuk perjuangan pembentukan undang-undang tentang daerah kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap dukungan para pemimpin adat dapat memastikan pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negeri-negeri di Maluku.
Gubernur juga menyebut Mubes IV Latupati Maluku sebagai momentum untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus memperkuat tanggung jawab organisasi dalam menjalankan peran bagi masyarakat adat.
Ia mengingatkan peserta agar perbedaan pandangan dalam musyawarah tidak berujung pada perpecahan. “Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegasnya.
Mubes IV Latupati Maluku turut dihadiri Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, jajaran pengurus Latupati Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, serta para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah. (RIO)








Tidak ada Respon