RakyatMalukuNews.com – AMBON, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengingatkan para kepala sekolah (kepsek) SMA, SMK, dan SLB agar tidak memberikan perlakuan yang tidak adil kepada guru maupun peserta didik dalam menjalankan tugas.
Peringatan tersebut ditegaskan Gubernur dalam sambutannya pada penyerahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB lingkup Provinsi Maluku Tahun 2026, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Menurut Gubernur, jabatan kepala sekolah juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pungutan yang tidak sesuai ketentuan harus dihindari dan pengelolaan anggaran sekolah wajib dilakukan secara transparan.
“Jangan gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jangan ada pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Jangan ada pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan jangan ada perlakuan yang tidak adil terhadap guru maupun peserta didik,” tegasnya.
Gubernur mengatakan, setiap kepala sekolah harus memahami tanggung jawab besar yang melekat pada SK penugasan yang diterima, karena tugas tersebut berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda Maluku.
“Di manapun Saudara ditempatkan, tugas Saudara adalah bekerja dan menghadirkan perubahan. Jangan menunggu sekolah menjadi baik untuk kemudian bekerja dengan baik. Jadikan sekolah yang Saudara pimpin menjadi lebih baik karena Saudara memimpinnya,” pesannya.
Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian kepala sekolah, salah satunya menjalankan fungsi kepemimpinan secara nyata, bukan hanya mengurus administrasi sekolah.
Menurutnya, kepala sekolah harus mengetahui kondisi satuan pendidikan yang dipimpin, mulai dari kualitas pembelajaran, kedisiplinan guru, perkembangan peserta didik hingga persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Gubernur juga meminta kepala sekolah menetapkan target kerja yang jelas dan terukur, termasuk capaian yang harus diwujudkan dalam 100 hari pertama penugasan.
Selain kepemimpinan, ia menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan.
“Laut boleh memisahkan pulau-pulau kita, tetapi laut tidak boleh memisahkan kualitas pendidikan anak-anak Maluku. Mereka yang berada di pusat kota maupun di pulau terluar memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” tuturnya.
Gubernur selanjutnya meminta sekolah beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah juga didorong memperkuat kapasitas guru, membangun kolaborasi, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Ia menegaskan, penugasan kepala sekolah pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan pembinaan serta evaluasi secara objektif dan terukur.
“Ukuran keberhasilan seorang kepala sekolah bukan berapa lama ia menduduki jabatan. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah setelah ia memimpin,” tandas Gubernur.
Gubernur mengatakan, pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku, bersama kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai, sejarah panjang Maluku dalam perkembangan pendidikan di Indonesia harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan saat ini.
“Kita tidak usah malu untuk mengakui bahwa kita masih kurang. Tetapi fakta itu harus mendorong kita untuk memacu bagaimana kita mengelola bidang pendidikan ini secara baik,” ujarnya.
Kepada para kepala sekolah yang menerima penugasan, Lewerissa kembali mengingatkan bahwa seorang kepala sekolah harus mampu memimpin seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan, termasuk guru, tenaga administrasi, peserta didik, orang tua dan masyarakat sekitar.
“Ingat, pemimpin itu bukan bos, dia adalah manajer. Dia me-manage, dia me-lead, dia harus bisa memimpin orang-orang yang dipimpin, baik guru maupun staf administrasi maupun peserta didik, serta membangun relasi dengan pihak orang tua dan berbagai organisasi yang ada di sekitar sekolah,” tegasnya.
Gubernur berharap para kepala sekolah menjalankan amanah tersebut dengan integritas, disiplin, kerja keras, inovasi dan semangat pelayanan, sehingga mampu mendorong lahirnya generasi Maluku yang cerdas, berkarakter, terampil, berintegritas dan mampu bersaing.
“Penugasan sebagai kepala sekolah bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, pengabdian, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku serta para kepala sekolah penerima Surat Keputusan. (RIO)




Tidak ada Respon